oleh: Abdul Jabbar
Ketua Umum KAMMI Kalimantan Barat
Prolog
Ideologi merupakan gagasan dasar dari sebuah komunitas bangsa berdasarkan pandangan hidup dan pengalaman empiriknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak dapat disangkal bahwa setiap bangsa dan negara harus memiliki dan mengembangkan sebuah ideologi. Rapuh serta tegarnya bangsa dan negara amat ditentukan oleh kekuatan sebuah ideologi dalam menghadapi tantangan dan ujiannya. Tantangan dan ujian tersebut, menurut Alfian (2000) meliputi 3 dimensi yaitu dimensi idealitas, realitas dan fleksibilitas. Demikian pula halnya dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Mendialogkan Pancasila merupakan suatu keniscayaan, tidak hanya pada spektrum filosofis namun juga pada tataran teknis. Bahkan dengan prinsip bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka telah membuat diskusi yang tidak ada habisnya. Buya Hamka misalnya, yang mengkritik Sukarno atas tafsir beliau yang menyatakan bahwa perasan Pancasila itu akan menjadi satu prinsip saja, yaitu “Gotong Royong”. Sebagai balasan, Buya Hamka malah berpendapat bahwa Pancasila tidak perlu diperas namun cukup dicari akar tunggangnya yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Tulisan ini tidak bermaksud hadir diantara perdebatan tokoh-tokoh tersebut, akan tetapi diharapkan dapat menjadi perspektif baru dalam memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Di sini, Pancasila diletakkan sebagai dasar untuk memahami periodisasi penegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Indonesia bisa berada dalam wujudnya yang paripurna, menyatu ke dalam dasar-dasar normatif Pancasila tersebut.
Prolog
Ideologi merupakan gagasan dasar dari sebuah komunitas bangsa berdasarkan pandangan hidup dan pengalaman empiriknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak dapat disangkal bahwa setiap bangsa dan negara harus memiliki dan mengembangkan sebuah ideologi. Rapuh serta tegarnya bangsa dan negara amat ditentukan oleh kekuatan sebuah ideologi dalam menghadapi tantangan dan ujiannya. Tantangan dan ujian tersebut, menurut Alfian (2000) meliputi 3 dimensi yaitu dimensi idealitas, realitas dan fleksibilitas. Demikian pula halnya dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Mendialogkan Pancasila merupakan suatu keniscayaan, tidak hanya pada spektrum filosofis namun juga pada tataran teknis. Bahkan dengan prinsip bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka telah membuat diskusi yang tidak ada habisnya. Buya Hamka misalnya, yang mengkritik Sukarno atas tafsir beliau yang menyatakan bahwa perasan Pancasila itu akan menjadi satu prinsip saja, yaitu “Gotong Royong”. Sebagai balasan, Buya Hamka malah berpendapat bahwa Pancasila tidak perlu diperas namun cukup dicari akar tunggangnya yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Tulisan ini tidak bermaksud hadir diantara perdebatan tokoh-tokoh tersebut, akan tetapi diharapkan dapat menjadi perspektif baru dalam memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Di sini, Pancasila diletakkan sebagai dasar untuk memahami periodisasi penegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Indonesia bisa berada dalam wujudnya yang paripurna, menyatu ke dalam dasar-dasar normatif Pancasila tersebut.
