Oleh Andri Tri Kuncoro *)
KAMMI—dan juga elemen pro-demokrasi lainnya—mungkin tidak pernah berhitung dengan cermat atas tuntutan otonomi daerah yang seluas-luasnya yang mereka masukkan dalam agenda reformasi (Sidiq,2003). Bisa dipahami, bila tuntutan itu dilatarbelakangi oleh penolakan mereka terhadap pemerintahan sentralistik yang selama ini memasung prakarsa daerah dalam membangun daerahnya berdasarkan potensi dan kearifan lokal (local value) yang mereka miliki.Banyak sekali literatur yang menyebut otonomi daerah sebagai kewenangan daerah untuk mengelola "rumah tangganya" sendiri secara administratif maupun politik. Jarang sekali kita menanyakan, kepada siapakah pelimpahan wewenang (desentralisasi) tersebut diberikan? Pemerintah daerah atau masyarakat daerah? Jika pelimpahan wewenang hanya diberikan kepada pemerintahan daerah—dan faktanya ini yang terjadi—maka kita hanya memaknai otonomi daerah sekadar sebagai proses administratif.
