Tampilkan postingan dengan label Adhe N. Wibisono. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Adhe N. Wibisono. Tampilkan semua postingan

27 Agustus 2014

100 Ribu Kader KAMMI Penggerak Kebangkitan Indonesia


Adhe Nuansa Wibisono, S.IP
Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan – Pengurus Pusat KAMMI
Pegiat Forum Diskusi KAMMI kultural Yogyakarta.


  Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!
[Ir. Soekarno]

Menjemput Momentum



Momentum Orientasi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada bulan Agustus hingga September 2014 menjadi satu momentum penting bagi organisasi mahasiswa baik organisasi mahasiswa ekstra kampus dan intra kampus di seluruh Indonesia. Pada saat inilah proses pengenalan dunia aktivisme kemahasiswaan dapat dilakukan oleh berbagai organisasi mahasiswa seiring dengan masuknya mahasiswa baru ke berbagai kampus yang ada di Indonesia. Hal inipun tidak luput dari perhatian Pengurus Pusat (PP) KAMMI yang juga memberikan perhatian besar kepada momentum OSPEK dan PMB yang sedang berjalan di berbagai kampus saat ini. PP KAMMI melihat pengenalan dunia aktivisme kepada para mahasiswa baru akan menjadi satu titik penting bagi proses regenerasi aktivis mahasiswa Indonesia, iron stock bagi kepemimpinan bangsa Indonesia ke depannya.  



Anggota KAMMI di seluruh Indonesia saat ini diperkirakan berjumlah sebesar 40.000 orang, sedangkan jumlah mahasiswa Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 4.273.000 orang (DIKTI, 2012). Jika dihitung berdasarkan data DIKTI maka jumlah anggota KAMMI dibandingkan jumlah mahasiswa Indonesia hanyalah berkisar 0,93 persen atau tidak mencapai 1 persen dari jumlah seluruh mahasiswa Indonesia. Tentunya jumlah ini adalah jumlah yang sangat sedikit dan dirasa akan mempengaruhi signifikansi KAMMI dalam percaturan gerakan mahasiswa secara nasional. Jika kita melihat infrastruktur gerakan KAMMI yang saat ini telah memiliki 400 struktur komisariat, 80 struktur daerah dan tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia, maka jumlah anggota sebesar 40.000 orang terlihat menjadi sedikit dan sudah satnya dibutuhkan peningkatan jumlah anggota secara masif.



Selain itu, setiap tahunnya diperkirakan KAMMI secara nasional hanya mampu melakukan rekrutmen sebesar 10.000 orang mahasiswa baru dari sekitar 1 juta orang mahasiswa baru seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa KAMMI baru berhasil menyentuh sekitar 1 persen dari jumlah mahasiswa baru secara nasional. Padahal jika ingin memberikan satu perubahan bagi bangsa ini maka paling tidak KAMMI harus memperbesar daya rekrutmennya sehingga mampu mencapai angka minimal 10 persen dari jumlah mahasiswa baru Indonesia yang diperkirakan berjumlah sebesar 1 juta orang setiap tahunnya. Oleh karena itulah PP KAMMI mencanangkan program “100 Ribu Kader KAMMI Penggerak Kebangkitan Indonesia” sebagai target rekrutmen nasional KAMMI yang secara serentak akan dilaksanakan di seluruh universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.


9 Juli 2013

Panduan Kerja Nasional : Manifestasi Visi Gerakan KAMMI


Adhe Nuansa Wibisono, S.IP[1] 
Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional FISIP UI
Anggota Biasa KAMMI

Penilaian dengan Hati

Apa yang membuat arahan kerja-kerja organisasi dapat menjadi terukur dan terarah? Pikiran kita kemudian beralih kepada visi, sebuah organisasi dibentuk atau didirikan dengan sebuah visi besar yang menyertainya. Jika kita berbicara sebuah visi gerakan lalu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan visi gerakan itu menjadi sesuatu yang dapat diterapkan, kemudian dapat diukur secara rigid dan mendetail? Pada mulanya penulis melihat adanya suatu kegamangan yang terlihat pada organisasi KAMMI, tepatnya pada level struktur kepengurusan Pusat. Ketika itu pada bulan maret 2011, di kota Banda Aceh, penulis dan kawan-kawan dari KAMMI Daerah Sleman dan KAMMI Wilayah Yogyakarta menghadiri Muktamar VII KAMMI.

Saat itu proses muktamar mulai memasuki masa-masa penilaian Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat (LPJ PP) KAMMI. Keanehan mulai dirasakan ketika para muktamirin harus memberikan penilaian kepada kinerja kepengurusan Pusat kala itu, satu pertanyaan kemudian mengemuka, “bagaimana mekanisme melakukan penilaian LPJ PP KAMMI?”. Terjadi keriuhan diantara muktamirin menanggapi pertanyaan tersebut, muncul banyak opsi untuk melakukan penilain terhadap LPJ tersebut. Sampai-sampai ada guyonan, “sebaiknya kita melakukan penilaian dengan hati saja, jadi antum menolak atau menerima LPJ tersebut berdasarkan penilaian subyektif delegasi daerah”.

Sebenarnya penyebabnya sederhana saja, penulis melihat mengapa para muktamirin  mengalami kebingungan dalam melakukan penilaian LPJ, dikarenakan tidak adanya suatu mekanisme penilaian yang baku yang ditetapkan dalam sebuah indikator-indikator keberhasilan yang parameter penilaiannya bersifat kuantitatif, dengan angka-angka yang bisa diukur. Problem ini pun disadari juga oleh delegasi daerah dan wilayah KAMMI Yogyakarta yang kemudian memberikan usulan bahwa LPJ ini harus dinilai dengan sebuah indikator kuantitatif yang terukur dan kemudian diberikan persentase keberhasilan. Akhirnya usulan itupun diterima oleh para muktamirin dan menjadi alat ukur yang digunakan dalam proses penilaian LPJ tersebut.

Pada saat itu Pengurus Pusat KAMMI Periode 2009-2011 telah melakukan suatu perumusan Panduan Kerja Nasional (PKN) yang telah mencakup beberapa bidang bahasan seperti : Organisasi, Kaderisasi, Jaringan Gerakan, Sosial Politik dan Administrasi Keuangan. Pembahasan yang cukup detail juga terdapat dalam poin, “Terbinanya kader baru sejumlah 10.000 AB 1, 5000 AB 2, 2000 AB 3”, “terciptanya 10 KAMMI Wilayah, 50 KAMMI Daerah, 275 Komisariat”[2], “Terbentuknya Tim Pengkader di semua level”, dan “Terbitnya buku manhaj kaderisasi”.[3] Walaupun masih banyak ditemui beberapa poin yang sifatnya cukup normatif dan agak kesulitan jika kita akan melakukan suatu pengukuran yang sifatnya kuantitatif, seperti terdapat dalam poin, “Terlibat aktif dalam interaksi antar gerakan mahasiswa”, “Membangun tradisi intelektual dengan menumbuhkan tradisi membaca, menulis, dan diskusi di kalangan kader”, dan “Memulai impelementasi distribusi fungsi struktural dengan rapi”.[4]

4 Maret 2013

Independensi KAMMI dalam Nalar Jamaah Tarbiyah

oleh: Adhe Nuansa Wibisono, SIP *)

Pegiat Komunitas Kultural di Jakarta

-Al-Hizb huwa al-jama'ah; al-jama'ah hiya al-hizb- (Partai adalah Jama'ah; dan Jama'ah adalah Partai)

Habitus Jamaah Tarbiyah

wibiIndependensi KAMMI menjadi wacana yang selalu saja ramai diperbincangkan. Perdebatannya kembali kepada perdebatan klasik yaitu melihat peran KAMMI yang dibatasi dalam sekat habitus sosial Jamaah Tarbiyah ataukah KAMMI yang mampu menembus sekat itu dan kemudian berkhidmat kepada ummah dan bangsa Indonesia. Permasalahan klasik ini selalu muncul dalam benak setiap kader KAMMI dikarenakan posisi KAMMI yang selalu dilihat sebagai bagian dari Jamaah Tarbiyah. Ketika berbicara realitas, Jamaah Tarbiyah di Indonesia telah bertransformasi menjadi Partai Keadilan (1998) dan kemudian Partai Keadilan Sejahtera (2003) sehingga persepsi yang selalu muncul adalah KAMMI merupakan sayap politik mahasiswa dari PKS.

Padahal, secara konstitusional, tidak ada aturan tertullis yang menyatakan bahwa KAMMI merupakan sayap politik mahasiswa PKS. Paradigma gerakan KAMMI menyatakan konsepsi Gerakan Sosial Independen dan Gerakan Politik Ekstraparlementer. Sehingga, jika ada opini yang mengatakan bahwa KAMMI merupakan underbow dari partai politik tentu saja ini mencederai konsepsi dari gerakan KAMMI itu sendiri.

25 Februari 2013

Sarasehan Nasional Intelegensia KAMMI: Sebuah Komentar





oleh: Adhe Nuansa Wibisono, SIP *)

Pegiat Komunitas KAMMI Kultural di Jakarta





GambarAkhir Desember 2013, beberapa orang aktivis KAMMI berkumpul di Angkringan Pancoran, Jakarta Selatan. Acara kumpul-kumpul yang berawal dari chat via grup facebook ini kemudian melahirkan sebuah acara yang sempat menghangatkan dinamika gerakan KAMMI di tingkat nasional: sarasehan nasional Intelegensia KAMMI.

Saya hadir saat itu, sebagai salah satu penggagas. Awal mula diadakan sarasehan karena kami merasa ada sesuatu yang belum tuntas dalam pembahasan ideologi KAMMI. Banyak aktivis KAMMI di berbagai daerah yang tidak memahami ideologi secara utuh dan terkadang melihat KAMMI secara bias dan tidak jernih. Terutama, dalam pandangannya mengenai hubungan antara KAMMI dengan PKS.