Pancasila dan Pemuda Indonesia

Prayogo Kurnia

Pegiat Kultural KAMMI UNS

Pemuda merupakan seorang anak manusia dimana ia memiliki semangat tinggi untuk mencari jati dirinya. Beberapa orang mengatakan bahwa usia muda adalah dimana seorang manusia sedang labil dan memiliki rasa ingin tau tinggi untuk mecoba sesuatu baru. Kondisi psikis pemuda mempengaruhi arah masa depan dari pemuda itu nantinya. 

Usia muda hanya sekali saja, dimana kita masih bisa melakukan apapun sesuai kesenangangan kita tanpa ada kendala fisik dalam hal ini tenaga yang masih fit. Tak kelak maka dulu Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno mengucapkan “Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru, berikan aku 10 pemuda revolusioner akan kuguncangkan dunia”. Ini dikatakannya mengingat bahwa kelompok pemuda dapat dijadikansosok andalan oleh suatu bangsa.

Terkadang kita memandang sebelah mata oleh apa yang dilakukan oleh pemuda. Dengan anggapan belum memiliki pengalaman hidup dan masih sedikitnya ilmu yang dimiliki pemuda, banyak penilaian bahwa pemuda masih belum bisa melakukan apapun apalagi membuat sebuah perubahan. Tapi pemuda tidaklah harus terima begitu saja dengan alasan – alasan tersebut. Bangsa ini pernah mencatatkan sejarah di dunia pergerakan kemerdekaan dimana banyak sejarah yang dimotori oleh pemuda Indonesia.

Meneguhkan Otonomi: KAMMI dan Proyek Intelektual Kolektif (Catatan untuk Yusuf Maulana)

Bowo Sugiarto

Alumni KAMMI

  

Paling tidak ada dua isu yang digarisbawahi oleh Yusuf Maulana (YM) dalam tulisannya ‘KAMMI, dan Elaborasi Masyarakat Sipil’, yaitu tentang adanya kecenderungan mahasiswa menjadi semakin apolitis dan masalah independensi KAMMI dengan partai politik. Isu kedua sebenarnya sudah selesai jika kita mengacu ke konstitusi KAMMI. Faktanya sampai sekarang masih menjadi “hantu” yang mewarnai hari-hari sebagian aktivis KAMMI. 

Kata ‘sebagian’ perlu ditekankan karena bagi sebagian yang lain itu mungkin bukan sesuatu yang strategis untuk dibicarakan, baik karena dianggap isu basi, memang sudah selesai atau bahkan sesuatu yang tabu untuk didiskusikan. Tulisan ini sendiri, alih-alih mendiskusikan problem independensi itu secara khusus, justru hendak menawarkan jalan lain untuk memecah kebuntuan psiko-legal tersebut.

Jalan yang akan ditawarkan itu sekaligus berguna untuk membuka pintu jawaban terhadap isu pertama yang disampaikan oleh YM. Saya akan meminjam konsep Louis Althusser tentang karakter kekuasaan negara dalam sebuah masyarakat kapitalis untuk menggarisbawahi kekeliruan cara pandang awam tentang politik. Althusser secara jelas menyebutkan bahwa dalam negara kapitalis, selain keluarga, Aparat Ideologis Negara yang berperan sangat besar dalam melanggengkan dominasi kelas borjuis adalah lembaga pendidikan. Urgensi soal peran lembaga pendidikan dalam melanggengkan ketidaksetaraan sosial juga disampaikan oleh Pierre Bourdieu. 

Dalam upaya melawan penindasan atau ketidaksetaraan itu, Bourdieu menganjurkan para intelektual untuk melakukan intervensi politis lewat apa yang disebutnya dengan intelektual kolektif. Gagasannya soal intelektual kolektif inilah yang diharapkan menjadi inspirasi bagi KAMMI mendobrak kebuntuan masalah psiko-legal yang dihadapinya.

Banjir dan Suara Diam Gerakan Mahasiswa

Oleh : Yusuf Maulana*   
*Pendamping Ideologis Pegiat KAMMI Kultural 

Banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah di sekitarnya tidak hanya menyita perhatian aparat pemerintah, namun juga gerakan mahasiswa (GM). Jika warga biasa mengkritik penanganan bencana pemerintah, aktivis GM punya cara sendiri untuk melakukannya: berdemonstrasi. Jika warga, perusahaan hingga partai politik berjibaku menyalurkan bantuan kepada para korban, aktivis GM tidak mau tertinggal: menjadi relawan kemanusiaan. Pendek kata, apa yang dilakukan warga atau aparat, GM telah melakukan pula; tidak relevan lagi, mana yang mengawali, mana yang meniru.

Keterlibatan GM dalam bencana alam seperti banjir Jakarta beberapa waktu lalu memang suatu tindakan terpuji. Masih ada harapan untuk memercayai mereka dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah krisis kepercayaan terhadap mereka. Apatisme terhadap kiprah mahasiswa atau GM, seperti yang dilontarkan banyak pihak belakangan ini, setidaknya bisa dikurangi dengan adanya kegiatan seperti menjadi relawan. 

KAMMI dan PKS [atau Mengapa Dobby bisa Menjadi Peri-Rumah yang Bebas] (Bagian IV-Habis))

Oleh : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
Pegiat KAMMI Kultural Jogja 

Bagian Keempat dari Empat Tulisan 

Relasi KAMMI dan PKS selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Malah, bisa jadi kelewat menarik. Pasalnya, selama 15 tahun KAMMI hidup, problem ini selalu menghinggapi perbincangan-perbincangan di kalangan aktivis KAMMI, berputar di sekitar pertanyaan apakah KAMMI harus independen dari PKS atau tidak. Meski Pengurus Pusat KAMMI (juga Wilayah, Daerah, dan Komisariat) selalu mengatakan –dengan berbagai retorika— “KAMMI tidak ada hubungannya dengan PKS— namun laku, gerak, intonasi, dan artikulasi elit dari pusat hingga komisariat justru menyiratkan hal yang sebaliknya.

“Dobby si-Peri-Rumah”

Bagi yang pernah membaca serial Harry Potter pasti akan bertemu dengan figur makhluk aneh bernama ‘peri-rumah’ (house-elves). Peri-rumah adalah makhluk yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani penyihir. Ia tinggal di rumah-rumah para bangsawan penyihir, dan hidup sebagai pelayan dalam keluarga mereka. Para penyihir ‘darah-murni’ biasanya memiliki peri-rumah. Hukum tertinggi mereka adalah ‘ketundukan terhadap para majikan’ dan ‘hasrat’ mereka adalah menyenangkan dan melayani dengan sepenuh hati para majikannya.

Peri-rumah menjadi metafor yang sangat baik untuk menggambarkan KAMMI. Jelas, peri-rumah adalah subjek –ia adalah ‘sesuatu’/makhluk. Namun, hasratnya diinterpelasi sedemikian rupa hingga hasratnya adalah bekerja memberikan pelayanan kepada tuannya. KAMMI juga demikian. Ia telah mengalami proses subjektivikasi secara historis yang membuatnya menjadi ‘sesuatu’. Ini yang membedakannya, misalnya, dari Gema Keadilan atau sayap-sayap pemuda yang memang dibentuk secara spesifik oleh partai. Namun, sama halnya dengan peri-rumah, hasratnya diinterpelasi sedemikian rupa dalam diskursus “Sang-Pekerja” yang dibuat sebagai jalan untuk menuju diskursus “Sang-Penikmat” –dari PKS.

KAMMI dan PKS [atau Mengapa Dobby bisa Menjadi Peri-Rumah yang Bebas] (Bagian III)

Oleh : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *)
Pegiat KAMMI Kultural Jogja 

Bagian Ketiga dari Empat Tulisan

Relasi KAMMI dan PKS selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Malah, bisa jadi kelewat menarik. Pasalnya, selama 15 tahun KAMMI hidup, problem ini selalu menghinggapi perbincangan-perbincangan di kalangan aktivis KAMMI, berputar di sekitar pertanyaan apakah KAMMI harus independen dari PKS atau tidak. Meski Pengurus Pusat KAMMI (juga Wilayah, Daerah, dan Komisariat) selalu mengatakan –dengan berbagai retorika— “KAMMI tidak ada hubungannya dengan PKS— namun laku, gerak, intonasi, dan artikulasi elit dari pusat hingga komisariat justru menyiratkan hal yang sebaliknya.

Diskursus “Sang Penikmat”

Lantas, bagaimana cara PKS membangkitkan hasrat KAMMI hingga ia memiliki kerinduan mendasar untuk mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan PKS? Subjek Lacanian, berbeda dengan Subjek Foucauldian, adalah subjek yang sepenuhnya sadar untuk menyerahkan dirinya pada Sang-Ayah. Oleh sebab itu, proses penundukan tidak dilakukan melalui suruhan atau koersi, melainkan melalui  hasrat. Proses interpelasi hasrat itulah yang akan kita bicarakan pada bagian ini.

Ada dua jenis hasrat: hasrat narsistik yang berbentuk aktif dan pasif, serta hasrat anaklitik yang juga berbentuk aktif dan pasif. ‘Hasrat narsistik’, sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah ‘hasrat untuk menjadi’ (wants-of-being). Hasrat untuk mendapat pengakuan atas diri dari The-Other. Hasrat narsistik aktif artinya ia berupaya untuk mengimitasi The-Other—menjadi Orang Lain. Sebagai contoh, KAMMI yang ingin menjadi Hassan Al-Banna atau Syabaab Ikhwan dan mengimitasinya. Sementara hasrat narsistik pasif artinya ia berupaya untuk mendapatkan cinta dari The-Other, semisal KAMMI yang ingin mendapatkan cinta/pengakuan diri dari PKS.

KAMMI dan PKS [atau Mengapa Dobby bisa Menjadi Peri-Rumah yang Bebas] (Bagian II)

Oleh : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
Pegiat KAMMI Kultural Jogja 

  

Bagian Kedua dari Empat Tulisan

Relasi KAMMI dan PKS selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Malah, bisa jadi kelewat menarik. Pasalnya, selama 15 tahun KAMMI hidup, problem ini selalu menghinggapi perbincangan-perbincangan di kalangan aktivis KAMMI, berputar di sekitar pertanyaan apakah KAMMI harus independen dari PKS atau tidak. Meski Pengurus Pusat KAMMI (juga Wilayah, Daerah, dan Komisariat) selalu mengatakan –dengan berbagai retorika— “KAMMI tidak ada hubungannya dengan PKS— namun laku, gerak, intonasi, dan artikulasi elit dari pusat hingga komisariat justru menyiratkan hal yang sebaliknya.

KAMMI: ‘Sang-Aku’

Dengan melihat analisis Lacan di atas, kita bisa berargumen bahwa relasi ‘ayah dan anak’, yang dalam bahasa Ilmu Politik digambarkan sebagai ‘relasi patron-klien’ menggambarkan bahwa ada semacam konstruksi budaya (Phallus) yang mendisiplinkan klien dan menjadikannya berada pada sebuah sistem penandaan tertentu. Begitu juga ketika kita membaca relasi KAMMI dan PKS. Tak diragukan lagi, walaupun elit-elit KAMMI menyatakan bahwa KAMMI bersifat independen dan tak berhubungan dengan PKS, relasi yang ditumbuhkan bersifat klientelistik; terlihat dari peran sentral alumni yang berada di PKS dalam mengendalikan aksi-aksi gerakan KAMMI (lihat Kurniawan, 2013; Machmudi, 2006; Muhtadi, 2012).

Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, mengapa dengan relasi klientelistik tersebut, mengapa proses kultural tersebut bertahan hingga kini? Dan mengapa relasi kultural ini mengakar sedemikian rupa, hingga jarang sekali ada kader KAMMI yang berani mempertanyakannya, dan dengan demikian menutup kemungkinan perubahan? Pada titik ini, kritik kebudayaan yang ditawarkan melalui psikoanalisis Lacanian menjadi cukup relevan untuk membongkar praktik-praktik diskursif tersebut.