Mu'tamar (kiri)JAKARTA (16/3)-GAGASAN demi gagasan terus bermunculan di Sarasehan Inteligensia KAMMI. Jika di Yogyakarta, ada gagasan untuk menjadikan KAMMI sebagai organisasi publik (wajihah 'amal 'aam) seperti disampaikan oleh Imron Rosyadi (Ketua KAMMI DIY 2001-2002), maka kali ini ada gagasan menarik yang disampaikan kolega beliau di KAMMI DIY, Mu'tamar Ma'ruf.
Ketika diundang untuk berbicara di Sarasehan Inteligensia KAMMI Jakarta yang digagas Forum Kultural, Mu'tamar menyatakan bahwa sudah saatnya KAMMI merombak Komisariat tidak lagi berbasis kampus, melainkan kompetensi keilmuan.
"Untuk lebih menegaskan fungsinya secara nyata, KAMMI perlu mengubah basis komisariatnya yang tadi berbasis kampus menjadi berbasis keilmuan",, kata pendiri KAMMI Komisariat UNY ini.
Komisariat basis keilmuan itu, menurut Mu'tamar, akan membuat KAMMI bisa engage dengan berbagai isu kebijakan yang ada. "Katakanlah KAMMI ingi mengadvokasi masalah kesehatan. Daripada menurunkan mahasiswa Sospol atau Teknik yang tidak paham soal kesehatan, mengapa tidak sekalian menyerahkan ke mahasiswa kedokteran? Ini akan bisa dilakukan jika KAMMI punya visi keilmuan", tambah Mu'tamar yang sehari-hari berprofesi sebagai guru.
Pria yang merupakan konseptor Paradigma Intelektual Profetik KAMMI ini menyatakan, gagasan Komisariat berbasis Kompetensi Keilmuan adalah konsekuensi ontologis dari paradigma Intelektual Profetik. "Ontologi gerakan massa intelektual profetik adalah sebuah gerakan mahasiswa yang mampu mengoptimalkan kemampuan intelektualnya sebagai mahasiswa sesuai bidang yang dia pelajari dan kuasai dalam melakukan analisa kebijakan pemerintah secara substantif", paparnya di makalah.
Sehingga, menurutnya, pengawalan kebijakan yang dilakukan oleh KAMMI mesti bersifat keilmuan pula. "Jika jumlah kementrian yang ada di pemerintah ada 10 bidang, maka sebanyak itu pula organ gerakan mahasiswa punya komisariat", tambah Mu'tamar.
Ia mengkritisi Anggaran RUmah Tangga KAMMI yang menurutnya sangat mendikotomikan mahasiswa oleh basis kampus. "Transformasi yang saya inginkan adalah mengubah KAMMI tidak hanya menjadi macan kertas, namun betul-betul menjadi patner pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat", tambah Mu'tamar.
Apakah gagasan ini bisa dilaksanakan? "Kalau ada kemauan, kenapa tidak? Perubahan ini akan terasa sangat radikal namun akan memunculkan sebuah gerakan makasiswa yang betul-betul baru dan fresh. Sebab, salah satu usulan perubahan adalah mengubah bentuk komisariat menjadi organisasi yang berbasis pada bidang-bidang yang dibutuhkan dan menyesuaikan dengan kemampuan kader", jawab Mu'tamar.
Ia menganggap Forum Kultural bisa mulai memikirkan kerangka teknisnya.
Lantas, bagaimana dengan KAMMI Daerah/Wilayah? " peran kepengurusan di tingkat daerah atau wilayah adalah melakukan akomodasi dari berbagai isu yang sudah dikaji secara mendalam di tingkat komisariat. Jadi, Kamda atau Kamwil tidak perlu hanya memikirkan isu-isu populis yang menyerang puncak kekuasaan dan tidak berimbas langsung terhadap hajat hidup masyarakat. KAMMI akan lebih powerful dengan seperti ini", papar Mu'tamar kepada peserta sarasehan.
Gagasan ini disambut hangat oleh peserta. "Saya sependapat bahwa perlu ada Komisariat berbasis Keilmuan. Sebab, KAMMI akan dapat punya kontribusi di wilayah yang sering ditinggalkan, seperti isu kesehatan. Cuma persoalannya, bagaimana mengorganisirnya?", terang salah satu peserta yang berasal dari Fakultas Kedokteran.
Ada pula tanggapan dari seorang peserta akhwat yang berasal dari KAMMI Jakarta. "Menurut saya, gagasan ini sulit dilaksanakan di Jakarta, karena kampus-kampus tidak semua punya fakultas yang sama. Misal, kedokteran, hanya di kampus tertentu, tidak di semua kampus ada (terutama yang ada KAMMI-nya). Gagasan ini bisa saja membawa KAMMI pada titik jenuh", kata akhwat tersebut.
Mu'tamar menjawab, gagasan ini tidak akan membawa pada kejenuhan manakala digeret pada tinglkat daerah. "Bayangkan mahasiswa kedokteran di semua Jakarta berkumpul. Ini akan menyegarkan mahasiswa yang belum pernah punya perspektif dari kampus lain. Dan tentu saja, dalam advokasi, ini akan sangat powerful karena kontekstual dan sesuai dengan bidang kompetensi mahasiswa. Tinggal kumpulkan saja mahasiswa yang berasal dari latar belakang keilmuan tertentu, dan bahaslah isu kebijakan dengan latar belakang keilmuan tersebut", jawab Mu'tamar.
Gagasan segar ini, ternyata, sudah pernah disampaikan di LPj KAMMI DIY 2001-2002, Bidang Kastrat. Waktu itu, yang memimpin Departemen adalah pak Mu'tamar sendiri. Sayang, tidak dilanjutkan oleh pengurus KAMMI DIY setelahnya, bahkan hingga saat ini.
"Transformasi ini akan membuat KAMMI menjelma menjadi sebuah organisasi intelektual profetik yang transformatif", simpul Mu'tamar di makalahnya.
Apakah gagasan ini siap dilaksanakan di KAMMI? Mari kita tunggu selanjutnya! [maru]
*makalah lengkap Mu'tamar Ma'ruf bisa dilihat di http://kammikultural.wordpress.com/2013/03/16/menuntaskan-paradigma-intelektual-profetik-kammi/
implementasi ini secara sederhana bisa jadi sudah ada dengan adanya komisariat berbasis fakultas di beberapa kampus seperti halnya HMI.hanya nanti yang perlu diperjelas bagaimana secara komunikasi strukturalnya.karena kalo setahu saya strukturnya KAMMI itu PP-KAMWIL-KAMDA-KOMSAT
BalasHapuswallahu `alam